Kalurahan Guwosari Wakili Kabupaten Bantul dalam Penilaian Desa Anti Korupsi

Guwosari, 22 Oktober 2024 – Kalurahan Guwosari menjadi wakil Kabupaten Bantul dalam penilaian desa anti korupsi yang diadakan oleh tim penilai dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Pemerintah Kabupaten Bantul. Penilaian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi penerapan nilai-nilai anti korupsi di kalurahan.

Kegiatan dimulai dengan presentasi yang disampaikan oleh Lurah Guwosari, yang memaparkan berbagai program dan inisiatif yang telah dilakukan dalam upaya membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam presentasinya, Lurah menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan pengawasan yang ketat dalam setiap aspek pemerintahan.

Setelah presentasi, tim penilai melakukan sesi tanya jawab dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal), pamong, dan tokoh masyarakat. Diskusi ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi nilai-nilai anti korupsi di Kalurahan Guwosari.

Selanjutnya, tim penilai melakukan pemeriksaan berkas dan peninjauan langsung ke lokasi pembangunan serta penerima bantuan di kalurahan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua program berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Dari hasil penilaian yang komprehensif, Kalurahan Guwosari meraih nilai 95. Hasil ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam menerapkan prinsip-prinsip anti korupsi. Dengan nilai tersebut, Kalurahan Guwosari akan diajukan oleh Pemda DIY kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ditetapkan sebagai desa percontohan anti korupsi.

Lurah Guwosari menyatakan, “Kami sangat bersyukur atas penilaian ini. Ini adalah hasil kerja keras seluruh masyarakat dan pemerintah kalurahan dalam membangun integritas dan kepercayaan.” Ia juga berharap agar prestasi ini dapat memotivasi desa-desa lain untuk terus berkomitmen dalam upaya pemberantasan korupsi.

Dengan langkah ini, Kalurahan Guwosari tidak hanya berusaha untuk menjadi contoh dalam penerapan nilai-nilai anti korupsi, tetapi juga berkomitmen untuk membangun masyarakat yang lebih sadar akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.